RanPergub RZWP-3-K Kalbar dan OSS

end
LANDASAN :
1. Amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada Pasal 8 tentang Jenis Peraturan Perundang-undangan yang salah satunya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Amanat UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya pada Pasal 50 ayat (2) tentang Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai  kewenangan.
3. Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 27 tentang Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan.
4. Amanat UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya pada Pasal 47 tentang pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi wajib memiliki ijin lokasi, berdasarkan ketentuan yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Saat ini sedang disusun RPP Ijin Lokasi Perairan.
5. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, khususnya pada Lampiran 2 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya terkait Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah yang telah diundangkan.
7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission (OSS), atau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam rangka penyelesaian Komitmen lzin Lokasi Perairan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menggunakan data rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antar wilayah, dan/ atau data kebijakan satu peta, serta dilakukan secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).

PENERAPAN HINGGA JUNI 2019 :

1. Peraturan Daerah tentang RZ WP-3-K menjadi dasar bagi pemberian Izin Lokasi Perairan, kecuali zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum, serta di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.
2. Status penetapan Peraturan Daerah tentang RZ WP-3-K hingga Juni 2019, terdata 20 provinsi yang telah ditetapkan. Yakni Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Tenggara.
3. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang RZ WP-3-K Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 16 Januari 2019.
4. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang RZ WP-3-K Provinsi Kalimantan Barat pada Pasal 39 ayat 2 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah melalui media informasi dan/ atau langsung kepada aparat dan masyarakat.
5. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang RZ WP-3-K Provinsi Kalimantan Barat melalui Bab XV mengenai Ketentuan Lain-Lain, pada Pasal 48 mengamanatkan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan.
6. Alokasi anggaran untuk sosialisasi produk hukum yang telah ditetapkan, diperkuat Surat Edaran No. 660/ 1752/ Bangda tanggal 25 April 2019 dari Kementerian Dalam Negeri, ditujukan bagi Kepala Daerah yang telah menetapkan Perda RZ WP-3-K.
7. Peraturan Daerah RZ WP-3-K dan Peraturan Gubernur sebagai turunannya menjadi dasar dalam mengakomodir rekomendasi atau perijinan terkait Rencana Lokasi Perairan dan Rencana Pengelolaan yang telah ditetapkan, selanjutnya sebagai landasan pemberian izin oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
8. Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS) pada lingkup Ditjen PRL KKP berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, setiap penanggung jawab perizinan diminta untuk menyusun dan menetapkan Standar Perizinan Berusaha yang mencangkup NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), berikut bisnis proses.
9. Melalui OSS diharapkan proses perizinan perairan pada lokasi yang telah memiliki Peraturan Daerah RZ WP-3-K dapat menjadi lebih mudah, segera dan pasti.
10. Berkaitan poin (9) di atas, OSS masih perlu dukungan berupa penyelesaian segera atas beberapa peraturan terkait perizinan di wilayah perairan, antara lain:
• RPP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Laut;
• RPP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan di Wilayah P-3-K;
• RPP Bangunan dan Instalasi di laut; dan
• Peraturan-peraturan menteri terkait lainnya.
11. Atas usulan beberapa provinsi pesisir, agar retriburi dapat dimasukkan dalam RPP Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut, sehingga daerah dapat menarik retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas dasar izin yang dikeluarkan oleh Gubernur.
(dionisius endy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s