Diplomasi Warung Kopi

Sejak awal pandemik tahun lalu, aku punya tiga rekan ngupi yg asik. Akibat sering jumpa saat PPKM, lalu saling menyapa. Sebutlah X mantan direktur perusahaan sawit di Melawi, Y mantan pejabat di kota Pontianak, dan Z mantan kontraktor nasional. Mereka memanggilku “kokoh”, dikira peternak maggot dan aku lebih nyaman anonym bercelana pendek. Ketiganya lebih senior, tapi kami punya kesamaan: Bujang Lokal. Istri X dokter gigi di Medan, Y duda dan enjoy sendirian, keluarga Z menetap di Kuala Lumpur. Tak terasa setahun ngupi bareng, status “bu-lok” baru dibahas spontan dua bulanan lalu. Setelah pemilik warkop curhat tentang istrinya yg makin asik di gerai baru mereka di luar kota. Jadi sebetulnya ada lima Bulok senasib, lalu terjalinlah interaksi khas warung di Serdam. Saling menguatkan, tetap netral dan tertawa tanpa WiFi. Mungkin sudah diatur Tuhan.

Mirip diplomasi Sutan Syahrir lewat secangkir kopi sbg pengantar resolusi Wawasan Nusantara. Atau seruput panas Tan Malaka saat merilis revolusi Madilog. “Tuan rumah takkan berunding dgn maling yg menjarah rumahnya”. Pekatnya kopi tanpa gula jadi nikmat tanpa harus periksa dulu asalnya, entah arabika atau robusta. Yang penting kopi bubuk lokal, bukan kemasan, tanpa merek. Konten pembicaraan lebih bermakna, bukan siapa yg bicara. Pemahaman ini kuterapkan setiap turun ke lapangan. Setelah dialog memanas di ruang rapat, selalu kuajak ngupi setelah senja. Dialog kopi telah mengantar peralihan pendapatan penduduk Lemukutan ke sektor jasa dan wisata. Begitupun bu Kadis pake daster kuajak nongkrong di warkop di Tanjung Satai untuk dialog tanpa jarak. Semoga kami sempat ngupi di 56 Desa Pesisir Konservasi Laut se Kalbar. Karena kopi gak pernah berbohong, pahit tapi menyadarkan. Warkop juga melahirkan demokrasi, abaikan saat mudarat, manfaatkan setelah mufakat. Jangan lupa harus bayar agar kopi tetap realistis. (nDy)