Ikan Arwana, Yang Bukan Urusan Sektor Perikanan

arowana-1(Telaahan lama yang kutulis untuk menanggapi surat dari Komisi IV DPR RI di Tahun 2012, terkait sektor Perikanan khususnya Arwana. Perubahan atas aturan, nomenklatur serta dinamika lain, dapat menyesuaikan sesuai esensi judul).
Pra Anggapan :
A. Bagaimana prospek pemanfaatan ikan Arwana di Kalbar khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu menurut pelaksanaan CITES, serta terkait prospek komoditas ikan non konsumsi atau ikan hias air tawar versi Management Authority Spesies Akuatik dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan?
B. Bagaimana kontribusi Arwana sebagai aset unggulan bagi peningkatan pendapatan daerah Kalbar khususnya demi kesejahteraan masyarakatnya?
C. Pamor ikan Arwana Merah, atau Silok (Scleropages Formosus), merupakan endemik Kalbar berpotensi strategis dalam perdagangan fauna dunia. Sebagai plasma nuftah lokal khas Khatulistiwa grade tertinggi, namun termasuk dalam Appendiks I CITES sebagai satwa liar yang dilarang untuk segala bentuk perdagangan Internasional. Adapun ijin CITES dikeluarkan Kementerian Kehutanan selaku Management Authority di Indonesia. Bagaimana kesiapan sektor DKP Prov Kalbar dalam menyikapi?
D. Konon dari sejumlah pengusaha Arwana di Indonesia, di dominasi oleh lembaga dan/ atau perusahaan yang memiliki ijin dari Kalbar. Mereka memiliki legalitas menangani Arwana sejak awal tahun 80an hingga kini sejak dalam bentuk penangkaran hingga transaksi eksport. Namun ironisnya, prospek menggiurkan dalam omzet puluhan juta per ekor rupanya gagal sebagai kontribusi bagi pemerintah daerah berupa PAD.
E. Adakah pesan atau rekaman yang mewakili harapan para pengusaha Arwana lokal mengenai kesiapan dalam kontribusi daerah berupa retribusi, sebagai hasil binaan dan produk kewenangan pemerintah daerah?

1. FAKTA YANG MEMPENGARUHI PERSOALAN:

1.1. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) merupakan perjanjian global dengan fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan Internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar. Misi dan tujuan konvensi adalah melindungi tumbuhan dan satwa liar atas perdagangan internasional yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam.
1.2. Sekretariat CITES berkedudukan di Jenewa Swiss, secara administratif berada di bawah Executive Director of UNEP (United Nations Environment Programs).
1.3. Ketentuan CITES, tiap negara anggota harus menunjuk satu atau lebih Otoritas Pengelola (Management Authority), serta Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).
1.4. Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978, membawa konsekuensi perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan pemerintah Indonesia harus mengikuti ketentuan CITES.
1.5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pasal 65, mengatur pemanfaatan termasuk perdagangan tumbuhan dan satwa liar, dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan yang ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority), LIPI selaku Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) pelaksana CITES.
1.6. Otoritas Pengelola bertanggung jawab menjalankan aturan konvensi termasuk aspek administratif dari pelaksanaan CITES berupa produk dan pelaksanaan legislasi, penegakan hukum, penerbitan izin, laporan tahunan dan dua tahunan, serta berkomunikasi dengan Otoritas Keilmuan.
1.7. CITES menetapkan 3 kategori spesies dengan istilah Appendiks. Yakni Appendiks I berisi daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan Internasional. Appendiks II berisi daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan, dan Appendiks III berisi daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas kawasan habitatnya, serta peringkat bisa naik ke dalam Apendiks II, atau Appendiks I.
1.8. Mekanisme kontrol pada CITES, melalui sistem perijinan standar yang diterbitkan oleh Management Authority, ditegakkan oleh penegak hukum yakni Pabean (Bea Cukai) dan Kepolisian, termasuk Badan Karantina. Kelembagaan lain di luar Kementerian Kehutanan sebagai mitra kerja dalam pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sesuai tugas dan kewenangan secara institusi, antara lain :
8. a. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berperan sebagai otoritas keilmuan dan memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi jumlah serta jenis tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan. Menjadi dasar ilmiah bagi Direktur Jenderal PHKA dalam membuat keputusan penetapan kuota, dan melakukan kontrol atas perdagangan tumbuhan dan satwa liar.
8. b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Berwenang dalam melakukan pemeriksaan dokumen ekspor berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) / CITES Permit, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PHKA. Fokus pemeriksaan diantaranya meliputi keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen berupa manifes yang dikirim, masa berlaku dokumen, serta pembubuhan legalitas pada dokumen SATS-LN.
8. c. Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Berwenang melakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.
8. d. Pusat Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berwenang melakukan tindak karantina untuk memeriksa kesehatan jenis ikan, kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.
8. e. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jajaran Kepolisian. Yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian yang memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar. Dilakukan bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan.
8. f. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Berwenang memfasilitasi legalitas usaha di bidang perdagangan tumbuhan dan satwa liar kepada eksportir, meliputi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan penyiapan kebijakan untuk menstimulasi iklim usaha yang baik di dalam negeri dan ke luar negeri. Juga penetapan harga patokan tumbuhan dan satwa liar, sebagai dasar pungutan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar sesuai peraturan perundangan berlaku.
f-2a.jpg2. TELAAHAN DAN KRONOLOGIS:
2.1. Hasil pertemuan The 15th Conference of the Parties (CoP) on CITES di Lausanne, Switzerland, 1989, jenis Arwana Merah (Scleropages Formosus) masuk Appendiks II. Berarti masih boleh dimanfaatkan atau diperdagangkan sebagai produk budidaya atau penangkaran berdasarkan quota atas lisensi Otoritas Pengelola Negara bersangkutan.
2.2. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.716/Kpts/Um/10/1980, SK Dirjen PHPA No. 07/Kpts/DJ-VI/1988, Instruksi Dirjen Perikanan No.IK-250/D.4.2955/83K, SK Menteri Kehutanan No.516/Kpts/II/ 1995 dan PP No.7 tahun 1999, jenis Arwana Merah (Scleropages Formosus) telah “naik kelas” masuk Appendiks I – CITES, berarti tidak boleh dimanfaatkan serta diperdagangkan secara Internasional dalam bentuk apapun.
2.3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juncto UU No. 45 / 2009 mengamanatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan jenis ikan yang dilindungi. Definisi ikan dilindungi menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk jenis ikan yang dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu, dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum Internasional yang telah diratifikasi seperti penetapan Appendiks I,II dan III menurut CITES.
2.4. Amanat UU No. 31 / 2004, UU No. 27 / 2007, serta Peraturan Pemerintah No. 60 / 2007, kewenangan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berada (akan) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2.5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 pada Pasal 53 menyatakan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) konservasi sumber daya ikan, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority), atau pelaksana CITES pada biota perairan termasuk dalam Appendiks.
2.6. Selanjutnya perlu tindak lanjut berupa pengalihan kewenangan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta pembagian Otoritas Pengelola (Management Authority) konservasi sumber daya ikan (Aquatic Species) dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi teknis yang memiliki visi dan misi serta kewenangan di bidang kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya sehingga pengelolaan kawasan konservasi perairan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
2.7. Melalui Berita Acara Serah Terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam No. BA. 01/Menhut-IV/2009 dan BA. 108/MEN.KP/III/2009 tanggal 4 Maret 2009 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, resmi dilaksanakan pengalihan kewenangan berupa pengelolaan 8 kawasan dari Menteri Kehutanan M.S. Kaban kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.
2.8. Pada Maret 2010 di Doha Qatar, delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan mengikuti Pertemuan Konferensi Para Pihak ke-15 CITES (The 15th Conference of the Parties on CITES), namun belum berhasil memperoleh keputusan mengenai usulan Otoritas Pengelola konservasi sumber daya ikan (Aquatic Species) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2007 pada Pasal 53.
2.9. Maka pembagian otoritas pengelola pemanfaatan untuk perdagangan tumbuhan dan satwa liar dari pihak Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa konservasi sumber daya ikan masih dalam proses penyelesaian.
2.10. Diharapkan pada Konferensi Para Pihak ke 16 CITES (The 16th CoP on CITES) yang direncanakan bertempat di Bangkok Thailand 2013, telah terdapat legalitas mengenai Otoritas Pengelola Aquatic Species oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
arwana super red
3. KESIMPULAN DAN UPAYA:
3.1. Pengembangan industri ikan non konsumsi termasuk ikan hias (air tawar) antara lain berupa Arwana Red (Scleropages Formosus) masih terkendala akibat dualisme kebijakan Otoritas Pengelola CITES. Belum menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007, Pasal 53.
3.2. Permasalahan kewenangan menjadi kendala bagi Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah (tingkat provinsi dan kabupaten / kota) dalam mengamanatkan UU No. 31 / 2004 junto UU No. 45 / 2009 maupun UU No. 27 / 2007 berikut turunan Peraturan Pemerintah No. 60 / 2007. Berupa kesulitan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap penangkaran ikan Arwana, karena masih melekat di Badan KSDA Pontianak.
3.3. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui CITES Indonesia telah mengajukan usulan Otoritas Pengelola konservasi sumber daya ikan (Aquatic Species) kepada Sekretariat CITES di Jenewa Swiss, belum mendapat tanggapan dan balasan formal.
3.4. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mempersiapkan pelaksanaan Otoritas Pengelola Spesies Akuatik oleh pihak Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, didukung Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terkait pengawasan peredaran jenis ikan dilindungi, serta Badan Karantina Ikan dan Penjaminan Mutu (BKIPM) terkait kesehatan ikan dan lalu lintas peredaran di bandara dan pelabuhan.
3.5. Salah satu persiapan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 04 Tahun 2010 mengenai Surat izin Penangkaran atau Pengembang-biakan Ikan Arwana dan Surat Izin Perdagangan Ikan Arwana diterbitkan oleh Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.6. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar dapat mengenakan Retribusi Usaha Pengiriman Ikan, untuk Arwana Super Red sebesar Rp. 100.000,- per ekor. Serta berdasarkan ketentuan keuangan untuk satu komoditas tidak diperbolehkan dikenakan punggutan dua kali, sehingga jika telah dikenakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berarti tidak ada retribusi lagi.
3.7. Jumlah pelaku penangkar atau pembudidaya ikan Arwana di Kalbar, tersebar di Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Landak, Kubu Raya, Pontianak dan Ketapang, ternyata sangat bervariasi. Menurut data dari Balai KSDA Pontianak hingga tahun 2011 tercatat 105 penangkar dan 22 eksportir Arwana. Sementara menurut Badan Karantina Ikan Pontianak hingga 2010 terdapat 90 penangkar dan 60 pengusaha Arwana berijin, serta data yang dihimpun Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar sejumlah 143 pengusaha dan 22 pemilik ijin ekspor Arwana hingga 2010.
3.8. Upaya dan persiapan yang telah dilaksanakan oleh DKP Prov. Kalbar sebagai akselerasi pengembangan produk perikanan non konsumsi termasuk komoditas ikan hias (air tawar) berikut Arwana, antara lain :
8. a. Persiapan pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Unit Penangan Pengolahan Hasil Perikanan Non Konsumsi (UPPN).
8. b. Pengembangan promosi dan jaringan Pemasaran Produk Non Konsumsi berupa pameran ikan hias, kontes tahunan Arwana tingkat Internasional di Pontianak, sosialisasi dan desiminasi.
8. c. Rencana pengembangan kawasan berupa Master Plan Perikanan Sei Rengas Kab. Kubu Raya Tahun 2012 sebagai “Etalase Perikanan dan Kelautan Prov. Kalbar”. Yakni kompleks satu lahan integrasi budidaya – tangkap – pengolahan/ pemasaran – pengawas perikanan, berikut “reiser” ikan hias air tawar dan Arwana. (dionisius endy)

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s