BATU AMPAR Kecamatan Pesisir

BATU AMPAR menurut google, setidaknya mewakili tiga nama Kecamatan. Yakni di Kota Batam, di Tanah Laut Kalsel, juga di Kubu Raya Kalbar. Batu Ampar yg sebulan lalu saya singgahi, berupa kecamatan terluas mencakup 30 persen daratan Kubu Raya. Meliputi 12 dari 15 Desa di Batu Ampar yg memiliki pantai, sehingga wilayah kelola lebih luas setelah ditambah ruang laut untuk para nelayan lokal. Kunjungan ibu Kadis DKP Kalbar ke Batu Ampar dalam rangka Sosialisasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kubu Raya, nanti akan kutulis terpisah. Saya baru pertama kali ke Padang Tikar, sungguh terkesan setelah ngupi bareng Drs. M. Ikhsan Sukendra, M.Si selaku pejabat Camat Batu Ampar sejak 2019. Rupanya kami pernah bertemu di Ruang Rapat DPRD Kubu Raya saat membahas masalah Jermal dan Ambai nelayan pasca ditabrak lari oleh Ponton. Paparan khusus untuk Batu Ampar telah kurangkum dalam artikel ini, mencakup lintas konsideran.
KEWENANGAN DESA menurut amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, sesuai pasal 18 meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat atau lokal skala Desa, serta kewenangan lain yg ditugaskan oleh Pemerintah, Pemprov, maupun Pemkab/ Kota sesuai ketentuan peraturan. Maka dalam konteks nelayan tradisional di Batu Ampar selaku pengguna alat tangkap ikan pasif secara lokal menetap seperti Jermal dan Ambai, harus didata, diatur dan diurus oleh Desa sesuai pasal 20 dalam UU No 6 Tahun 2014. Selain menjadi kewajiban berupa data dasar profil Desa secara berkala, juga kelengkapan untuk mengurus izin lokasi Jermal.

PERATURAN PEMERINTAH No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, merupakan amanat Pasal 64 dari UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Antara lain bertujuan untuk Menjamin Akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, serta meningkatkan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Dalam pelaksanaan sesuai Bab V dari PP No. 50 Tahun 2015, Nelayan Kecil dalam menangkap ikan wajib mentaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yg ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya pasal 30 mengatur pihak Pemprov menetapkan daerah perlindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan bagi Nelayan Kecil. Berupa aktifitas penangkapan ikan yg ramah lingkungan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan, sesuai Peraturan Daerah Provinsi.
PERATURAN DAERAH No. 1 Tahun 2019 tentang RZ WP-3-K Prov. Kalbar 2018 – 2038 telah mencadangkan sebagian laut di Kubu Raya dan sekitarnya sbg Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Berupa Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kubu Raya dan Perairan sekitarnya yg telah ditetapkan menurut SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 92/ KEPMEN-KP/ 2020 tanggal 22 September 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 54 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut, mengatur bahwa pelaku usaha yg melakukan pemanfaatan ruang dan/ atau pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi secara menetap dan terus menerus paling singkat 30 hari, wajib memiliki Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, atau Izin Lokasi di Laut.
PERATURAN GUBERNUR Kalimantan Barat No. 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RZ WP-3-K Prov. Kalbar 2018 – 2038 telah mengatur pula tata laksana pemberian Izin Lokasi berikut kewajiban mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Maka dalam mengakomodir proses perizinan dan legalitas terhadap penggunaan alat tangkap ikan pasif secara lokal menetap seperti Jermal dan Ambai di Batu Ampar, pak Camat dapat memfasilitasi para Kepala Desa Pesisir agar mendata, mengatur dan mengurus kelengkapan berupa Dokumen Permohonan Izin Lokasi Perairan mewakili penduduknya. Mencakup kelengkapan data formal berupa jenis kegiatan dan skala usaha, daya dukung dan daya tampung ruang perairan, kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan, pemanfaatan perairan yg telah ada, teknologi yg digunakan, dan potensi dampak lingkungan yg ditimbulkan. Kemudian diserahkan melalui Dinas di kabupaten yg mengurus urusan perikanan untuk ditanda tangani oleh Kepala Daerah. (dionisius endy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s