Landas Kontinen dan Kalimantan Barat

Telaahan Staf terkait surat pertanyaan dalam Kunjungan Kerja dari DPR RI Pansus RUU tentang Landas Kontinen.
1. Bagaimana peran dari Forkopimda Kalimantan Barat yang berkaitan dengan kegiatan di kawasan Landas Kontinen?
Jawab :
Perairan laut Indonesia berdasarkan Kovensi Hukum Laut Internasional II (UNCLOS 2) Tahun 1982, terbagi menjadi tiga wilayah. Yaitu wilayah Laut Teritorial 12 Mil Laut, Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE 200 Mil Laut, dan Landas Kontinen atau Continental Shelf di atas 200 Mil Laut.
Tujuan ditetapkannya Landas Kontinen menurut Konvensi Hukum Laut Internasional I (UNCLOS 1) Tahun 1958, adalah untuk melindungi kekayaan alam di dasar laut pada wilayah suatu negara demi kepentingan masyarakatnya.
Pemerintah telah membuat ketentuan tentang Landas Kontinen yang mengacu pada UNCLOS, berupa Undang Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 
Melalui UU Landas Kontinen menyataan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia. Maka Pemerintah Indonesia memiliki hak eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut secara wajar di wilayah Landas Kontinen, termasuk di dalam lapisan tanah di bawahnya.
Provinsi Kalimantan Barat memiliki batas negara langsung dengan Malaysia. Khususnya pada perairan di Utara Kabupaten Sambas berupa batas Laut Teriotorial 12 Mil Laut, hingga batas Landas Kontinen di atas 200 Mil Laut.
Sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah di wilayah laut adalah pada Laut Teritorial mulai jarak 0 hingga 12 Mil Laut diukur dari garis pantai, di luar gas dan minyak bumi.
Gubernur selaku Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dapat berkordinasi dengan para anggota khususnya bersama Pimpinan Satuan Teritorial TNI di daerah untuk berperan dalam kegiatan pada wilayah Landas Kontinen, khususnya di kawasan laut arah Utara dari Kabupaten Sambas.

2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi dari Forkopimda yang berkaitan dengan kegiatan di kawasan Landas Kontinen?
Jawab :
Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2038.
Sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah di wilayah laut adalah pada Laut Teritorial mulai jarak 0 hingga 12 Mil Laut diukur dari garis pantai, di luar gas dan minyak bumi. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalbar tidak mencakup kegiatan pada kawasan Landas Kontinen.
3. Bagaimana koordinasi Forkopimda dalam kegiatan di kawasan Landas Kontinen?
Jawab :
Dalam proses pembuatan rancangan hingga penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2038, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai leading sector telah membuat Kelompok Kerja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur Kalbar.
Para anggota dalam Kelompok Kerja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 meliputi instansi teknis, unsur vertikal serta para stakeholder yang memiliki kepentingan dan rencana pembangunan pada wilayah laut sesuai kewenangan pada 0 – 12 Mil Laut. Sehingga dalam proses perencanaan zonasi laut telah mengakomodir semua kepentingan sektoral maupun partisipasi dari stakeholder yang ada.
Melalui Kelompok Kerja Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 juga melibatkan Satuan Teritorial TNI yakni oleh Lantamal XII sehingga telah terjadi koordinasi Forkopimda meskipun tidak spesifik membahas kawasan Landas Kontinen karena di luar kewenangan provinsi.
 
4. Apakah kendala yang dialami Forkopimda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan di kawasan Landas Kontinen?
Jawab :
Sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan provinsi di wilayah laut adalah pada Laut Teritorial mulai jarak 0 hingga 12 Mil Laut diukur dari garis pantai, di luar gas dan minyak bumi. Sehingga kewenangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalbar tidak mencakup kegiatan pada kawasan Landas Kontinen.
5. Bagaimana tanggapan Forkopimda Kalbar terhadap pengaturan dalam RUU tentang Landas Kontinen?
Jawab :
Provinsi Kalimantan Barat memiliki batas negara langsung dengan Malaysia secara daratan, maupun secara kelautan berupa kawasan perairan yang bersebelahan atau Adjacent State. Yakni perairan di Utara Kabupaten Sambas berupa batas Laut Teriotorial 12 Mil Laut, hingga Landas Kontinen di atas 200 Mil Laut.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017
tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang telah didepositkan di PBB Tahun 2019. Penegasan bahwa Kalimantan Barat tidak memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar.
Namun terdapat eksistensi Gosong Niger atau Pematang Naga yang pernah menjadi sengketa tumpang tindih atau Overlapping Claim antara Indonesia dengan Malaysia di tahun 2005. Berjarak sekitar 5,5 Mil Laut dari daratan Tanjung Datuk, dengan perkiraan luasan mencapai 50 Km2, geographical features selalu terendam di bawah 4 Meter permukaan laut surut (LTE) serta 12 Meter di bawah laut saat pasang.
Maka secara toponim, Gosong Niger bukan pulau menurut Regime of Island
pada pasal 121 UNCLOS. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2019, pemanfaatan kawasan kontinen Gosong Niger sebagai zona konservasi dengan pemanfaatan terbatas untuk nelayan tradisional, jalur migrasi satwa laut dan lintasan spesies dilindungi, berikut pemantauan lingkungan terhadap ancaman sampah laut atau Marine Debris antar.negara.
Melalui pengaturan RUU tentang Landas Kontinen dapat lebih menegaskan tentang kedaulatan serta hak berdaulat terhadap kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia sebagai urusan pemerintahan absolut melalui wewenang pemerintah pusat. Diikuti akselerasi pembangunan atau Effectivites Occupation pada wilayah Utara di Kabupaten Sambas, serta kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kalbar dalam konteks berkelanjutan atau Continuous Presence. (Ir. Dionisius Endy, MMP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s