Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistim Gambut dan Mangrove Kalbar

Akhir-akhir ini muncul antusiasme menanam mangrove, seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi. Sejumlah 112.500 bibit mangrove ditanam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Pengelolaan Ruang Laut di Kalimantan Barat pada tahun 2020. Melibatkan Kelompok Masyarakat Perkumpulan Peduli Mangrove Surya Perdana Mandiri Kota Singkawang sejumlah 25.000 bibit mangrove seluas 10 hektare, dan Kelompok Masyarakat Karya Semula Kabupaten Mempawah menanam 87.500 bibit pada areal 35 hektare. Pada lokasi maupun kelompok binaan yg telah dirintis sebelumnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar. Selain untuk pemulihan ekonomi, juga untuk mengembalikan luasan mangrove yg hilang berupa Rehabilitasi Ekosistem Pesisir. Berikut sosialisasi bahwa mangrove merupakan bagian dari vegetasi khas pantai menurut nomenklatur Kelautan, namun tidak semua pantai bisa ditanami mangrove.
Mangrove merupakan habitat unik dgn ciri khusus, seperti kondisi sedimentasi saat tergenang air laut dalam salinitas berkala, juga menerima pasokan air tawar dari darat. Menjadi sabuk pertahanan terhadap gelombang saat pasang, dan pengkondisi daratan alami ketika surut. Serta ekosistim ideal bagi pemijahan plasma nuftah, fungsi mangrove di dalam maupun luar kawasan hutan merupakan penyerap emisi karbon. Kebakaran lahan gambut secara tahunan di Kalbar telah melepaskan ratusan juta ton karbon ke atmosfer, dapat direduksi lewat keberadaan mangrove. Dampak perkebunan kelapa sawit yg berperan dalam proses pengeringan hutan gambut, menyebabkan karbon terlepas dari lahan gambut. Maka kebijakan Restorasi Gambut beserta Rehabilitasi Mangrove merupakan kesatuan dalam integrasi penyelamatan lingkungan secara efektif, sekaligus peluang dalam pemanfaatan Jasa Lingkungan. Inilah esensi penetapan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dengan lokus percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di tiga provinsi yakni Riau, Kalimantan Barat, dan Papua.
Pemprov Kalbar telah mengantisipasi kebijakan nasional berupa penyusunan Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistim Gambut dan Mangrove Kalbar. Melalui pendekatan integratif dan kordinasi lintas sektor, melibatkan tupoksi dan kewenangan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Biro Hukum. Didukung aktif para pemangku kepentingan sebagai pelaku perlindungan dan pengelolaan lingkungan, antara lain pihak Pokja REDD+ Kalbar, Dinamisator BRG, GIZ Forclime, Yayasan IDH, Yayasan Natural Kapital, Yayasan Hutan Biru, JARI Borneo, Team ICRAF. Berupa proses finalisasi yg diselenggarakan pada Rabu dan Kamis tanggal 24 dan 25 Maret 2021 bertempat di Hotel Neo Pontianak. (dionisius endy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s