Mangrove Center Kalimantan Barat

Picture1Bagi masyarakat Kalbar terutama di Mempawah saat ini, kelola mangrove sudah menjadi destinasi wisata unggulan dgn melibatkan partisipasi lokal. Potensi mangrove juga dapat menjadi prospek berupa hamparan penangkap karbon dalam isu lingkungan Rumah Kaca menurut Kyoto Protocol. Sehingga dapat ditawarkan melalui isu kompensasi karbon berupa skema Carbon Trade, bersama optimasi Blue Carbon di sektor kelautan berupa eksistensi padang lamun dan terumbu karang.

Nomenklatur kelola mangrove selama ini, telah terbagi pada tiga instansi teknis menurut amanat konsideran teknis. Yakni Dinas Kehutanan (UU No. 5/ 1990, dan UU No. 41/ 1999) dalam tinjauan komunitas tumbuhan dan hutan; Dinas Kelautan dan Perikanan (UU No. 27/ 2007) terkait sumber daya pesisir berikut rehabilitasi; dan Badan Lingkungan Hidup (UU No. 32/ 2009) berupa perlindungan mangrove sbg indikator status Lingkungan. Selanjutnya dalam perencanaan dan manajemen mangrove terpadu, dapat mengacu kepada Penyusunan Peta Mangrove Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 19 Tahun 2013, sehingga peran dan koordinasi terpadu melalui Bappeda di tiap provinsi dapat lebih optimal.Picture2Instansi Kelautan dan Perikanan dalam mengelola mangrove harus menerapkan prinsip Blue Economy, yakni: 1) menjamin keberlanjutan (sustainable); 2) melibatkan masyarakat (social inclusiveness); 3) ramah lingkungan (zero waste); dan, 4) inovasi bisnis (multiple cash flow). Kemudian dijabarkan berupa kegiatan dan anggaran dalam nomenklatur ketahanan masyarakat pesisir berbasis mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, sekolah pantai bagi pelajar, serta penanaman bibit mangrove. DKP Prov Kalbar secara rutin telah melaksanakan kegiatan berbasis vegetasi pantai berupa mangrove melalui sumber dana APBD dan APBN. Antara lain di Desa Setapuk, Singkawang sejak tahun 2012, juga di Desa Malikian dan Kampung Benteng di Mempawah yg pernah lenyap akibat abrasi tahun 2007, serta di Desa Sebubus Paloh. Melalui Kementerian Kelautan juga mendukung sarana dan prasarana mangrove di Desa Kupah Kubu Raya pada skema Program IFAD.Picture3Setelah terbitnya Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi WP-3-K, atau Tata Ruang Laut Kalbar, maka fokus DKP untuk rehabilitasi pesisir khususnya mangrove akan lebih terarah kepada lima (5) kawasan konservasi laut, yakni di Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Kayong Utara dan Ketapang. Semoga melalui Mangrove Center bersama Dinas LHK Kalbar dapat mewujudkan pembangunan yg lebih integratif dan berkelanjutan, terutama bagi kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan misi Gubernur berupa peningkatan Indeks Desa Mandiri Kalbar.Picture4(dionisius endy, kabid kelautan dkp kalbar)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s