Penenggelaman 26 Kapal Illegal Fishing Di Pontianak, Sabtu 4 Mei 2019.

Picture2a
Pemerintah mengamanatkan melalui Kabinet Kerja bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia. Suatu kebijakan nasional yang menjadikan kelautan sebagai masa depan bangsa, meliputi pergerakan ekonomi, sosial, politik serta kedaulatan nusantara yang berpengaruh secara global. Salah satu gebrakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berupa langkah tegas pemberantasan terhadap kapal pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, penangkapan ikan berlebihan (overfshing), maupun aktifitas perikanan yang merusak (destructive fishing). Berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing), telah menjadi landasan dalam mendukung misi KKP tersebut. Selanjutnya satuan tugas yang dikenal dengan nama Satgas 115, melibatkan pula unsur TNI AL, POLRI, BAKAMLA dan Kejaksaan RI. Dengan menerapkan azas operasi militer namun mengutamakan unity of effort ketimbang unity of command, diharapkan terjalin kerja sama tangguh dalam penegakan hukum laut berlandaskan pelestarian sebagai sumber utama kesejahteraan nelayan lokal. Selain kapal besar milik asing lebih rakus (overfshing) saat mengeksploitasi laut Indonesia, juga resiko merusak ekosistem dan terumbu karang, IUU Fishing dapat diduga sebagai modus Kejahatan Transnasional Terorganisir (Transnational Organized Crime).

Melalui Satgas 115 juga menegaskan cakupan pekerjaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari dua sektor utama, yakni kelautan dan perikanan. Secara komprehensif melaksanakan amanat, antara lain Undang Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Undang Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam rentang kerja selama empat tahun, kinerja Satgas 115 sanggup membangun reputasi menakutkan bagi para pelaku illegal fishing terutama kapal asing. Bahkan menguak modus kejahatan laut lainnya seperti penyelundupan narkotika dan pencucian uang (money laundry), perbudakan dan perdagangan manusia (human traficking), pencurian harta karun hingga perburuan satwa langka versi CITES. Tindakan tegas terhadap kapal asing yang memasuki perairan untuk modus terlarang, juga sekaligus untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Maka saat Satgas 115 menangkap kapal pencuri ikan, dapat segera melaksanakan proses penyidikan, penindakan, bahkan keputusan akhir berupa pemusnahan kapal sebagai penegakan hukum di laut. Di lain pihak, kiprah Satgas 115 dalam mengusir kapal asing serta memulihkan sumber daya perikanan, telah menjadi model task force yang sukses sehingga mulai ditiru oleh beberapa negara ASEAN hingga China, berikut kebijakan moratorium penangkapan ikan oleh kapal asing di negara masing-masing.

d
Untuk tahun 2019, Satgas 115 telah memproses kasus hukum 51 kapal illegal fishing dengan status inkrah, dari total tangkapan mencapai 80 kapal. Rincian 51 kapal tersebut yang akan ditenggelamkan pada Sabtu, 4 Mei 2019, terdiri dari 38 kapal ikan Vietnam, 6 kapal Malaysia, 2 kapal China, 1 kapal Filipina, dan 4 kapal asing namun berbendera Indonesia. Menurut sumber KKP, lokasi penenggelaman disebar di Pontianak sejumlah 26 kapal Vietnam, di Batam 4 kapal, di Belawan 3 kapal, di Natuna 12 kapal, serta di Merauke 3 kapal. Ukuran kapal yang akan ditenggelamkan rata-rata 100-200 gross ton (GT), ada yang mencapai ketinggian hingga 7 meter. Ekspos penenggelaman kapal asing ini selain efektif untuk propaganda kedaulatan kelautan Indonesia, juga tanggapan pasca insiden kapal Vietnam yang memasuki wilayah Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) untuk mencuri ikan di Indonesia pada Sabtu, 27 April 2019 lalu. Kemudian bangkai kapal yang ditenggelamkan menjadi rumpon atau rumah ikan, sejalan kebijakan pemulihan sumber daya perikanan.
Picture1
Adapun peran Kalimantan Barat melalui sektor Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam tupoksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, agar lebih mengoptimalkan:
1. Peran dan pemberdayaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan (FK–PTPP) Provinsi Kalimantan Barat, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 455 Tahun 2009, sebagai amanat Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 73, ayat (5), melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
2. Peran dan pemberdayaan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), sesuai amanat Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 67 yang menyatakan, “Masyarakat dapat dilibatkan dalam membantu pengawasan perikanan”, yang diatur menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Peran dan pemberdayaan tupoksi PSDKP pada Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat.
4. Peran dan pemberdayaan tupoksi PSDKP pada Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam turut melaksanakan kebijakan Regenerasi Nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat lokal. (dionisius endy)

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s