Berita Kesepakatan RZ WP-3-K di Wilayah Laut Lintas Provinsi.

a3Senin, 12 Maret 2018 di Batam, berlangsung Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Dokumen “Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” (RZ WP-3-K, atau Tata Ruang Laut) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Melibatkan nara sumber yakni pejabat teknis terkait dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dihadiri undangan dari lima provinsi yang berbatasan laut, yakni pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 yang mengurus teknis kelautan beserta jajaran, mewakili Prov. Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Jambi, dan Riau. Dalam sambutan pejabat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dari Kemenko Kemaritiman menegaskan bahwa RZ WP-3-K merupakan kepentingan nasional. Sehingga perlu dukungan serta koordinasi segala pihak dalam rangka percepatan penyelesaian dokumen RZ WP-3-K, sampai penetapan berupa Peraturan Daerah di tiap provinsi. RZ WP-3-K juga bagian dari Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) sesuai esensi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 dalam mewujudkan “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. 

Kerangka Pembahasan beserta Konsideransi :
1. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, junto UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan. Perda RZ WP-3-K merupakan landasan pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RZ WP-3-K berada di provinsi.
3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, untuk Penetapan Tata Ruang Laut Nasional.
4. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), menetapkan bahwa Penataan Ruang Laut, Pesisir, Darat Terpadu dan Zonasi Wilayah Pesisir merupakan program atau kegiatan Prioritas Nasional.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (termasuk Perda RZ WP-3-K).
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (termasuk untuk Ranperda RZ WP-3-K).
a1
Hasil Rakor Percepatan Penyelesaian RZ WP-3-K dan Kesepakatan di Batam :
1. Pertemuan lintas provinsi yang saling berbatasan laut, diikuti kesepakatan sebagai penerapan 4 prinsip dasar pembuatan dokumen RZ WP-3-K. Yakni: (a) meminimalisir terjadinya konflik antar provinsi; (b) pemanfaatan kawasan bersama; (c) kepentingan masyarakat lokal; (d) pemanfaatan kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
2. Pelaksanaan Berita Acara tentang Kesepakatan Penyelesaian RZ WP-3-K di Wilayah Perbatasan Laut antara provinsi yang saling bersinggungan, merupakan bagian dari proses penetapan Peraturan Daerah tentang RZ WP-3-K, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016.
3. Penandatanganan Berita Acara tentang Kesepakatan Penyelesaian RZ WP-3-K di Wilayah Perbatasan Laut, dilaksanakan oleh para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersangkutan. Termasuk pelaksanaan Berita Acara tentang Kesepakatan Penyelesaian RZ WP-3-K antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Sebelumnya telah dilaksanakan Berita Acara tentang Kesepakatan Penyelesaian RZ WP-3-K antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, oleh Kadis DKP Prov. Kalbar dengan Kadis DKP Prov. Kalteng, di Pontianak pada hari Senin tanggal 18 September 2017.
5. Selanjutnya tahapan dan kelengkapan Dokumen Penyusunan RZ WP-3-K Prov. Kalbar berdasarkan Permen KP No. 23 Tahun 2016, telah menyelesaikan proses akhir sesuai Pasal 32. Melalui surat No. 523/ 139/ DKP-KP3KP, tanggal 11 Januari 2017 tentang Permohonan tanggapan dan/ atau saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Dokumen Final RZ WP-3-K Prov. Kalbar.IMG_E3422
Status  Updates and Progress RZ WP-3-K Prov. Kalbar :
1. Persiapan mengikuti proses pemberian tanggapan dan/ atau saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadwal secara tentatif akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2018.
2. Paparan dalam rangka Validasi dokumen KLHS untuk RZ WP-3-K Prov. Kalbar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentatif bulan April 2018.
3. Paparan dalam rangka Uji Klinis untuk Ranperda RZ WP-3-K Prov. Kalbar di Kementerian Dalam Negeri, tentatif bulan April 2018.
4. Sebagai proses untuk penetapan Perda RZ WP-3-K Prov. Kalbar selanjutnya akan dilaksanakan melalui Prolegda Prov. Kalbar TA 2018. (dionisius endy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s