Seri Kelautan: Cara Memandang Laut (1)

iczmIndonesia telah dikenal sebagai bangsa maritim. Dijabarkan lewat pemetaan geografis berupa 2/ 3 total wilayahnya yang didominasi perairan, berikut sejarah keemasan para pelaku bahari. Setiap orang tua pernah melantunkan bagi anaknya, “Nenek moyangku, orang pelaut’. Melukiskan situasi leluhur telah akrab dengan laut, sebagai sumber mata pencaharian maupun akses utama untuk merantau ke berbagai daratan lain. Begitulah cikal peradaban dunia yang mayoritas tumbuh di kawasan pesisir, ditandai pelabuhan berikut pasar terpadu yang disinggahi beragam jenis kapal. Hingga kini lebih dari 60% atau sekitar 140 juta penduduk menetap dalam radius 50 Km dari garis pantai. Mahzab masyarakat negara kepulauan terbesar dunia bernama Nusantara (Archipelagic State), telah resmi diakui secara khusus melalui Paragraf IV pada Konvensi Hukum Laut Dunia (UNCLOS 1982) hasil diplomasi ulung yang dipimpin Mochtar Kusumaatmadja.

Di mata dunia, Indonesia bagai zambrud ribuan pulau dengan aset kelimpahan sumber daya laut teramat luar biasa. Mencakup 30% hamparan mangrove dan 18% dari total luas terumbu karang dunia, terkandung di rahim pertiwi. Masyarakat dapat hidup layak dari hasil perikanan, budidaya laut, eksplorasi gas bumi dan mineral, jasa transportasi hingga peran wisata bahari. Namun di balik gambaran indah itu, sesungguhnya kondisi wilayah pesisirnya semakin pudar. Beberapa studi dan data mengklaim status terumbu karang saat ini hanya 23% yang sehat, 6% kategori amat baik. Sekitar 29% terumbu terdegradasi bahkan 42% rusak berat akibat eksploitasi keliru maupun dampak perubahan iklim. Serta dalam kurun 15 tahun terakhir, penyusutan hutan mangrove dari luas 4 juta menjadi 2,5 juta hektar. Parameter mangrove serta terumbu karang adalah indikator status sumber daya. Ketika dukungan ekosistim menurun maka kehadiran ikan atau satwa pesisir dan laut semakin langka bahkan lenyap. Akibatnya dinamika marginal di kawasan pesisir yang fluktuatif amat rentan, dapat dibaca berupa kondisi penduduk lebih terancam menurut standard Indeks Pembangunan Manusia.oceanPatut dicermati di saat manusia berinteraksi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir berbasis kawasan, sebagai pertemuan ekosistem darat dan laut yang sarat perubahan dalam siklus tertentu. Hakekat pesisir membuka akses seluasnya bagi tiap kepentingan manusia untuk menggali segala potensi, termasuk anggapan laut sebagai tempat sampah bagi umum. Begitulah konsekwensi “open access” berupa maraknya penggunaan secara leluasa, juga gesekan kepentingan dan multi konflik pada irisan zonasi. Maka diperlukan perangkat pengetahuan dan data, lembaga dan rencana, aturan serta pengawasan dalam memandang harkat kelautan yang tidak bisa dibatasi namun terbatas, secara terpadu dan berkelanjutan. Hadirlah kebijakan berupa UU No. 85 Tahun 1995 tentang Perikanan serta pembentukan Departemen Eksplorasi Laut menurut Keppres No. 136 Tahun 1999 diikuti pelantikan Sarwono Kusumaatmadja selaku Menteri oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Diharapkan terjadi perimbangan paradigma pembangunan yang kembali pada orientasi bahari sesuai Deklarasi Djuanda 1959. (Ir. Dionisius Endy, MMP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s