DKP Kalbar melaksanakan Konsultasi Publik Rencana Zonasi Kelautan.

1a - CopyPenyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZ WP-3-K), atau Tata Ruang Laut, merupakan amanat tiga peraturan: Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ketiganya mengamanatkan urgensi penyusunan RZ WP-3-K yang menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan pada wilayah kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Peran penataan RZ WP-3-K sebagai perangkat hukum serta peluang bagi investasi. Juga mendorong perwujudan keterpaduan pembangunan nasional antar wilayah dan antar sektor. Sekaligus acuan penyusunan rencana pembangunan sektoral juga kewilayahan, berupa pemanfaatan hingga pengendalian ruang secara detail di daerah. Melalui Perda Renzon nanti akan terjadi kepastian hukum dan tata kelola yang baik, integratif serta berkelanjutan ”, ungkap Ir. Gatot Rudiyono, SH. MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar dalam pembukaan Konsultasi Publik di Pontianak.IMG_E6924Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang, disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah RZWP-3-K Provinsi harus ditetapkan dalam waktu enam bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah dimaksud. Maka perlu langkah percepatan dalam penyusunan RZWP-3-K mengingat RPP sedang tahap penetapan oleh Presiden. Selanjutnya teknis penyusunan RZWP-3-K diatur melalui Peraturan Menteri KKP No. 23/ 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berpedoman pada Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.IMG_E6917Dalam perencanaan Pengelolaan WP-3-K harus melalui 14 tahap penyusunan RZ WP-3-K. Meliputi tahap pembentukan tim Pokja RZ WP-3-K, pengumpulan data, survey lapangan, pengolahan data dan analisa, deskripsi potensi dan kegiatan pemanfaatan, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik pertama, penentuan usulan alokasi ruang, dokumen antara, konsultasi publik kedua, penyusunan dokumen final, permohonan tanggapan atau saran, pembahasan ranperda, dan penetapan. “Maka kegiatan Konsultasi Publik pada hari ini merupakan pelaksanaan tahap ketujuh. Serta melibatkan partisipasi aktif seluruh tim pokja RZ WP-3-K berikut undangan meliputi instansi vertikal, akademisi, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya terkait kelautan, unsur pemerintahan dari ketujuh kabupaten dan pesisir Kalbar, serta media massa”, tambah Ir. Dionisius Endy, MMP sebagai Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP Prov Kalbar, juga pelaksana kegiatan. [Liputan 1: http://www.suarapemredkalbar.com/berita/ponticity/2017/10/13/dkp-kalbar-usulkan-perda-baru-tata-ruang-laut%5D [Liputan 2: pontianak.tribunnews.com/2017/10/12/penyusunan-zonasi-pesisir-akan-lahirkan-perda] [Liputan 3: http://kalimantan.bisnis.com/read/20171013/452/698689/perda-zonasi-pesisir-nelayan-perlu-basis-data-potensi-ikan-]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s